Muara Teweh – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Barito Utara secara resmi menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2026 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Persetujuan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Barito Utara yang digelar di Gedung DPRD setempat, Kamis (17/9/2026).
Sikap akhir fraksi tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Barito Utara, Patih Herman AB. Ia menjelaskan bahwa keputusan menerima Raperda Perubahan APBD 2026 diambil setelah melalui serangkaian proses pembahasan yang mendalam antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
Patih Herman menyebutkan bahwa penyesuaian alokasi anggaran serta penggeseran program dalam perubahan APBD ini telah mempertimbangkan dinamika kebutuhan daerah. Sinergi yang konstruktif antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci penting dalam perumusan kebijakan anggaran tersebut.
“Berdasarkan hasil pembahasan bersama terhadap Raperda Perubahan APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2026 serta memperhatikan dinamika yang berkembang selama proses pembahasan, maka Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Barito Utara dapat menerima dan menyetujui Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebagai Peraturan Daerah,” kata Patih Herman.
Meskipun menyetujui Raperda tersebut, Fraksi Demokrat memberikan sejumlah catatan kritis dan penekanan khusus kepada Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Mengingat waktu pelaksanaan anggaran tahun 2026 yang kian terbatas, eksekutif diminta bekerja ekstra cepat dan terukur agar seluruh target pembangunan dapat tercapai tanpa menyisakan SiLPA yang membesar.
“Kami berharap dengan sisa waktu yang singkat, pelaksanaan APBD dapat lebih diperhatikan dengan ketat, menghindari kegiatan yang bersifat seremonial dan lebih fokus pada pemenuhan layanan dasar. Kami juga meminta agar alokasi tanggap darurat seperti karhutla atau bencana terus dikawal,” tegas Patih Herman.
Ia menambahkan bahwa percepatan pekerjaan fisik dan optimalisasi pelayanan publik harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah di sisa tahun anggaran. Fraksi Demokrat berharap anggaran yang telah disetujui dapat direalisasikan secara transparan, akuntabel, serta memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Barito Utara.(bn)
