MUARA TEWEH – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara menggelar Rapat Paripurna II Masa Sidang I dalam rangka penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2027. di Ruang Paripurna DPRD setempat pada Selasa (29/9).
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD H. Benny Siswanto, S.Sos. didampingi Wakil Ketua II Hj. Henny Rosgiaty Rusli, S.P., M.M. Turut hadir dalam forum tersebut Wakil Bupati Barito Utara, Sekretaris Daerah, jajaran anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Salah satu sorotan tajam dalam paripurna tersebut datang dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) yang mengkritisi rancangan defisit anggaran tahun 2027 yang menembus angka Rp1,197 triliun. Angka ini muncul dari pendapatan daerah sekitar Rp1,866 triliun yang disandingkan dengan rencana belanja daerah mencapai kurang lebih Rp3,063 triliun.
Juru Bicara F-PKB, Suhendra, S.E., menegaskan bahwa pihak eksekutif harus bertanggung jawab penuh dan realistis dalam menutup selisih anggaran tersebut. “Defisit harus didukung pembiayaan yang realistis, seperti SiLPA, bukan pembiayaan yang membebani fiskal jangka panjang,” ujar Suhendra saat membacakan pandangan umum fraksinya di podium rapat.
Lebih lanjut, F-PKB mendesak Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk transparan dan melakukan efisiensi ketat pada pos-pos anggaran belanja. “Pemda harus terbuka mengenai pos belanja yang menyebabkan defisit Rp1,197 triliun,” tegasnya
Selain masalah defisit, F-PKB juga menyoroti masih tingginya ketergantungan struktur pendapatan daerah pada dana transfer dari pemerintah pusat. Pihaknya mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penertiban potensi pertambangan, perkebunan, hingga pemanfaatan aset seperti jaringan videotron outdoor untuk sarana promosi berbayar.
Menutup pandangannya, F-PKB menekankan bahwa anggaran daerah bernilai triliunan rupiah tersebut harus diprioritaskan untuk pemenuhan hak-hak masyarakat, khususnya sektor kesehatan, pendidikan, penguatan UMKM, hingga proyek jalan dan jembatan.
“Setelah mencermati pidato Bupati Barito Utara, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa siap membahas Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027 dalam rapat gabungan komisi bersama pemerintah daerah,” pungkasnya.
