MUARA TEWEH – Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara (Barut) telah menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan perwakilan dari PT EBA dan PT BBC. Pertemuan ini berfokus pada pembahasan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan kedua perusahaan tersebut, dan digelar di ruang rapat DPRD Barut pada Selasa, 7 Oktober 2025.
Rapat tersebut dipimpin oleh anggota dewan, Taufik Nugraha, dan dihadiri oleh tujuh anggota DPRD Barut, perwakilan dari pihak eksekutif daerah, serta perwakilan dari masing-masing perusahaan, yakni Indra Bayu Saputra dari PT EBA dan Supiannor dari PT BBC. Agenda utama RDP ini secara khusus membahas pengelolaan lingkungan hidup, termasuk dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pembukaan lahan dan pembuangan limbah pertambangan.
Taufik Nugraha menegaskan komitmen DPRD Barito Utara untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam mengawasi seluruh operasional perusahaan yang berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan. Hal inilah yang mendasari pelaksanaan RDP tersebut.
“Tentunya kami meminta seluruh perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Barito Utara agar menyampaikan paparan terkait pengelolaan lingkungan dan memastikan aktivitas pembukaan lahan tidak menimbulkan kerusakan atau dampak negatif bagi masyarakat sekitar,” tegas Taufik. Ia juga menambahkan bahwa DPRD bersama dinas teknis berencana melakukan kunjungan lapangan, khususnya ke wilayah Trinsing, untuk memverifikasi kondisi aktual di lokasi terdampak.
Lebih lanjut, pihak DPRD secara resmi meminta PT EBA dan PT BBC untuk menyerahkan seluruh data teknis dan dokumen penting, seperti AMDAL, izin pembuangan limbah cair dan B3, serta laporan kegiatan lingkungan kepada pemerintah daerah. “Kita berharap ada keterbukaan data dan komitmen perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Semua pihak harus bekerja sama agar aktivitas ekonomi berjalan tanpa mengorbankan keseimbangan alam,” tutup Taufik. RDP ini menghasilkan rekomendasi penting, termasuk penataan ulang jarak pembuangan limbah tambang dan peningkatan koordinasi dalam pengawasan lintas sektor.
Bn
