MUARA TEWEH – DPRD Kabupaten Barito Utara mengambil langkah konkret untuk memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Dalam pertemuan strategis di ruang rapat DPRD Kabupaten Barito Utara, Rabu (17/06), jajaran pimpinan dan anggota DPRD merumuskan sejumlah rekomendasi penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses medis yang lebih baik dan efisien.
Ketua DPRD Barito Utara, Ir. Hj. Mery Rukaini, M.I.P., menekankan bahwa pelayanan publik di sektor kesehatan harus menjadi prioritas utama. Ia menyoroti pentingnya sinergi antara pihak rumah sakit dan BPJS Kesehatan agar setiap kendala yang dihadapi pasien di lapangan dapat segera diatasi dengan responsif.
“Kami sangat menekankan perlunya perbaikan kinerja BPJS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, peningkatan kualitas tenaga kesehatan di RSUD Muara Teweh menjadi prioritas, termasuk memastikan ketersediaan obat-obatan sesuai Formularium Nasional di seluruh fasilitas kesehatan,” ujar Ir. Hj. Mery Rukaini, M.I.P.
DPRD memberikan solusi tegas bagi pasien, Jika obat yang termasuk dalam Formularium Nasional tidak tersedia di rumah sakit, pasien tidak boleh dibiarkan menanggung biaya sendiri. DPRD mendesak adanya mekanisme penggantian biaya atas pembelian obat tersebut.
“Kami mengusulkan dukungan anggaran bagi masyarakat kurang mampu yang menjalani pengobatan di luar tanggungan BPJS. Apabila obat yang sesuai Formularium Nasional tidak tersedia di rumah sakit dan pasien terpaksa membeli sendiri, kami mendorong agar biaya tersebut dapat diklaim atau diganti oleh rumah sakit berdasarkan resep dokter,” tambah Mery Rukaini.
Selain masalah obat, DPRD juga menuntut penyederhanaan prosedur rujukan bagi pasien BPJS. Proses rujukan dinilai masih sering menghambat penanganan medis yang seharusnya dilakukan dengan cepat. DPRD meminta BPJS untuk memangkas birokrasi agar alur pelayanan menjadi lebih mudah dan optimal.
Langkah-langkah strategis ini merupakan bentuk komitmen DPRD Barito Utara dalam mengawal hak kesehatan masyarakat. DPRD menegaskan akan terus memantau implementasi rekomendasi ini agar seluruh fasilitas kesehatan di daerah dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, adil, dan berkualitas bagi warga. (Bn)
