MUARA TEWEH – Lonjakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite di tingkat pedagang eceran kini tengah meresahkan warga Kabupaten Barito Utara. Di sejumlah pengecer dan kios “Pertamini”, harga BBM bersubsidi tersebut mendadak naik hingga menyentuh angka Rp16.000 per liter.
Gejolak harga ini diduga kuat merupakan dampak dari naiknya harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax di SPBU. Lonjakan harga Pertamax tersebut memaksa sebagian besar pengguna kendaraan pribadi putar haluan. Warga berbondong-bondong beralih mengonsumsi Pertalite demi menghemat biaya operasional harian mereka.
Kondisi tersebut mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara dari Partai Demokrat, Ardianto. Beliau menyayangkan sikap para pengecer yang memanfaatkan situasi peralihan konsumsi BBM ini untuk membebani ekonomi masyarakat kecil.
“Kenaikan harga di pengecer ini sangat aneh , masalahnya harga resmi Pertalite di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sama sekali tidak mengalami krnaikan. Dan antrean kendaraan di pengisian SPBU pun tidak terlalu panjang tapi saya malah mendapat laporan harga pertalite di eceran naik”. Ungap Ardianto dengan nada heran.
BBM Pertalite kini menjadi komoditas yang paling diburu dan diminati oleh masyarakat luas. Tingginya permintaan ini rupanya dimanfaatkan oleh oknum pedagang eceran nakal untuk menaikkan harga jual secara drastis demi meraup keuntungan pribadi yang besar.
Ardianto menambahkan, perpindahan minat warga dari Pertamax ke Pertalite adalah hal yang wajar karena tuntutan ekonomi. Namun, tingginya minat tersebut seharusnya tidak dijadikan alasan untuk menaikkan harga eceran secara sembarangan di luar batas kewajaran.
“Banyak warga pindah ke Pertalite demi menghemat pengeluaran sehari-hari. dan situasi ini dimanfaatkan pengecer untuk menaikkan harga sampai Rp 16.000 per liter, padahal harga asli di SPBU tidak naik, ini jelas jelas memanfaatkan situasi dan sangat merugikan” tegas Ardianto saat memberikan tanggapannya.
Guna mengatasi masalah ini, legislator Partai Demokrat tersebut mendesak dinas terkait dan aparat penegak hukum untuk segera turun ke lapangan. Perlu ada pengawasan ketat dan tindakan tegas terhadap para pelaku usaha eceran agar stabilitas harga BBM di tingkat bawah dapat kembali normal.
