MUARA TEWEH – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara kembali menggelar Rapat Paripurna III dalam rangka Penyampaian Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Pidato Pengantar Bupati mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2026 di Gedung DPRD setempat pada Senin (14/09).
Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Barito Utara, H. Beny Siswanto, serta didampingi oleh unsur pimpinan dan anggota dewan lainnya. Kehadiran jajaran legislatif tersebut menunjukkan komitmen bersama dalam mengawal proses penganggaran agar berjalan secara cermat, objektif, dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat di Bumi Iya Mulik Bengkang Turan.
Dari pihak eksekutif, Bupati Barito Utara Shalahuddin hadir secara langsung untuk memberikan tanggapan komprehensif terhadap seluruh catatan kritis maupun masukan yang sebelumnya telah disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD. Kehadiran kepala daerah ini menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam merumuskan kebijakan fiskal daerah.
Dalam arahannya, pimpinan DPRD menekankan bahwa sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif sangat dibutuhkan agar proses pembahasan anggaran ini dapat selesai tepat waktu dan memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat Barito Utara.
“Kami dari pihak legislatif senantiasa mengapresiasi kehadiran dan respons cepat dari jajaran pemerintah daerah, sehingga seluruh catatan kritis maupun masukan dari fraksi-fraksi dapat langsung dijawab secara terbuka dalam rapat paripurna ini,” ungkap Wakil Ketua I DPRD Barito Utara, H. Beny Siswanto.
Pihak DPRD juga menegaskan bahwa lembaga legislatif akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara ketat. Hal ini bertujuan agar setiap program pembangunan yang telah disepakati dalam Perubahan APBD 2026 benar-benar tepat sasaran dan dirasakan langsung oleh warga.
“Melalui fungsi pengawasan yang melekat, kami di DPRD akan terus mengawal agar alokasi anggaran yang disetujui benar-benar berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta percepatan pembangunan di daerah,” tegas H. Beny Siswanto menambahkan.
Rangkaian sidang paripurna ini berjalan dengan tertib dan lancar hingga seluruh agenda tanggapan tuntas disampaikan. Selanjutnya, dokumen jawaban eksekutif tersebut akan dibahas lebih mendalam guna menuju tahap persetujuan bersama. (Bn)
