JAKARTA – Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Barito Utara bersama Bupati H. Salahuddin, S.T., M.T., beserta jajarannya menghadiri Rapat Koordinasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan di Gedung Merah Putih KPK-RI Jakarta, Rabu (13/5/2026). Pertemuan strategis ini bertujuan memperkuat sinergi eksekutif-legislatif dalam memberantas korupsi melalui pembenahan birokrasi yang lebih transparan dan efektif.
Dalam rapat tersebut, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memberikan arahan tegas agar seluruh pejabat daerah menjalankan tugas dengan integritas tinggi. KPK menekankan pentingnya sinergi antara kepala daerah dan DPRD dalam menjaga koridor hukum, terutama pada sektor-sektor rawan seperti pengadaan barang dan jasa serta perizinan, agar tetap berada dalam rambu-rambu regulasi.
Fokus utama dalam rapat koordinasi ini adalah membenah capaian program Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP). Program ini dirancang sebagai instrumen pengawasan ketat agar seluruh lini pemerintahan di Barito Utara dapat berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan optimalisasi MCSP, diharapkan setiap potensi celah korupsi dapat dideteksi dan dicegah sejak dini melalui pengawasan sistematis yang terintegrasi.
Ketua DPRD Barito Utara, Hj. Mery Rukaini, menegaskan bahwa kehadiran lembaga legislatif dalam pertemuan ini merupakan bentuk dukungan penuh terhadap upaya menciptakan pemerintahan yang bersih.
“Melalui rapat koordinasi ini, kami mendapatkan banyak masukan dan evaluasi yang sangat penting, terutama terkait pengadaan barang, perencanaan program, hingga penyaluran hibah dan bansos agar seluruh proses berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran,” ungkap Hj. Mery Rukaini.
Pemerintah Kabupaten Barito Utara merespons arahan KPK dengan menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk patuh pada regulasi. Bupati H. Salahuddin meminta jajarannya disiplin aturan sejak tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.
“Tujuan utama kita adalah terciptanya tata kelola yang bersih agar seluruh sumber daya yang kita miliki benar-benar terserap untuk kesejahteraan warga Barito Utara, bukan hilang karena praktik yang tidak benar. Saya meminta seluruh perangkat daerah, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban, untuk selalu memperhatikan dan mematuhi rambu-rambu regulasi,” tegas H. Salahuddin.
Hj. Mery Rukaini juga menambahkan bahwa fungsi pengawasan DPRD akan semakin diperkuat untuk memastikan tidak ada penyimpangan di lapangan.
“Pengawasan yang ketat adalah kunci. Kita ingin memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Kepatuhan terhadap aturan adalah harga mati dalam membangun daerah yang maju,” tambahnya dengan lugas.
Melalui koordinasi intensif di Gedung Merah Putih ini, Pemerintah Kabupaten Barito Utara berharap tingkat transparansi dan akuntabilitas daerah semakin meningkat. Dengan tata kelola yang semakin baik, diharapkan risiko terjadinya penyimpangan dapat diminimalkan, sehingga seluruh anggaran daerah dapat dialokasikan secara maksimal untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi rakyat di Bumi Iya Mulik Bengkang Turan. (Bn)
