Muara Teweh – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Barito Utara, DR. H. Tajeri, menekankan bahwa kunci utama perbaikan kinerja pemerintahan terletak pada kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pengelolaan aset yang akuntabel. Ia melihat bahwa langkah pemerintah dalam menegakkan aturan birokrasi sudah mulai menunjukkan keseriusan, namun perlu dorongan yang lebih konsisten agar kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat.
Tajeri menilai kebijakan mutasi serta rotasi jabatan merupakan hal yang lumrah untuk menyegarkan organisasi, asalkan prosesnya tetap berpijak pada aturan yang berlaku dan dilakukan secara objektif. Baginya, penempatan personel yang tepat berdasarkan keahlian merupakan syarat mutlak agar program kerja daerah tidak hanya berjalan, tetapi juga mencapai target yang diharapkan secara efektif.
“Pihak legislatif mengamati adanya kesungguhan dalam membenahi perilaku kerja para aparatur. Inisiatif baik ini wajib dipertahankan agar memberikan kontribusi nyata terhadap mutu pelayanan yang diterima oleh warga,” tutur DR. H. Tajeri saat memberikan keterangannya.
Meski demikian, legislator ini masih mendapati adanya praktik penyalahgunaan fasilitas negara, seperti penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi ke luar wilayah tanpa prosedur resmi. Ia menuntut ketegasan dari instansi terkait agar pelanggaran serupa tidak terus berulang dan aset daerah benar-benar digunakan sesuai dengan fungsinya untuk menunjang tugas kedinasan.
“Persoalan semacam ini perlu mendapatkan sorotan khusus. Penegakan aturan harus dijalankan secara ajek supaya kepatuhan terhadap regulasi benar-benar tertanam di lingkungan birokrasi,” tegas politisi senior tersebut.
Menutup pernyataannya, Tajeri meminta pemerintah daerah segera melakukan audit dan penataan ulang terhadap aset daerah, mulai dari lahan hingga kendaraan, untuk mencegah potensi hilangnya kekayaan daerah. Ia menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal setiap kebijakan pembangunan agar perencanaan yang dibuat berbasis pada kebutuhan masyarakat, sehingga anggaran yang dialokasikan tidak terbuang sia-sia pada proyek yang tidak produktif.
Bn
