MUARA TEWEH – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara, H Taufik Nugraha, secara terbuka mendesak Pemerintah Daerah untuk menunda sementara rencana pengadaan mobil dinas (mobdin) baru. Desakan ini disampaikannya sebagai penekanan terhadap pentingnya menjalankan kebijakan efisiensi anggaran secara nyata. Taufik menyatakan sikapnya tersebut saat diwawancarai awak media di Muara Teweh, Senin (3/11/2025).
Taufik Nugraha menilai bahwa langkah penghematan harus difokuskan pada belanja yang tidak memiliki kedaruratan tinggi, terutama pada pembelian aset baru yang belum begitu penting untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik birokrasi. Ia meminta pemerintah daerah untuk bersikap bijak dan realistis terhadap kondisi fiskal. “Kita diwajibkan bersikap jujur memandang situasi keuangan wilayah. Pembelian mobil jabatan bukanlah hal paling utama saat ini. Masih banyak keperluan yang lebih mendesak, terlebih jika dana daerah sedang terbatas,” tegas Taufik.
Politisi ini menambahkan bahwa efisiensi belanja seharusnya tidak berhenti pada imbauan belaka, tetapi harus dibuktikan melalui tindakan nyata, termasuk mengalihkan alokasi dana ke sektor yang memiliki dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan perlunya menekan pengeluaran besar yang bersifat konsumtif.
“Jika kita membahas penghematan biaya, maka hal itu mesti dimulai dari urusan-urusan besar yang dapat dikurangi. Pembelian mobil dinas dapat diistirahatkan, dan dananya dialihkan untuk kemaslahatan umum seperti perbaikan sarana publik, pelayanan kesehatan, atau bantuan sosial,” ujarnya, memberikan solusi konkret pengalihan anggaran.
Taufik juga mengingatkan bahwa DPRD akan terus melaksanakan pengawasan ketat terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar konsisten berpihak pada hajat hidup masyarakat luas, bukan hanya demi kepentingan simbolis semata. Ia berharap pemerintah daerah dapat mengevaluasi ulang rencana tersebut dan mengambil kebijakan yang lebih akurat dalam pemanfaatan APBD tahun berjalan demi kepentingan rakyat.
