Muara Teweh—Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Pemkab Barut) memulai langkah strategis dengan menggelar Rapat Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) untuk periode 2025–2030. Kegiatan yang ditandai dengan paparan awal ini dilaksanakan di Ruang Rapat A Lantai I Setda Kabupaten Barito Utara pada Jumat, 17 Oktober 2025. Acara ini merupakan upaya Pemkab Barut untuk menyelaraskan arah pembangunan sektoral dengan dinamika kependudukan di daerah.
Rapat dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Barito Utara, Felix Soenadi Y. Tingan, dan turut dihadiri oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah, Dr. Sunarto, Kepala Dinas Dalduk KB P3A, LPPKM Universitas Palangka Raya, serta jajaran Perangkat Daerah dan akademisi. Kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan komitmen kolaboratif untuk merumuskan dokumen perencanaan yang komprehensif.
Dalam sambutan yang dibacakan oleh Wakil Bupati, ditekankan bahwa PJPK ini adalah dokumen penting untuk menghadapi tantangan kependudukan, termasuk ketimpangan persebaran penduduk, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan pemanfaatan optimal dari bonus demografi. “Peta jalan ini tidak hanya berisi data, tetapi juga strategi implementatif dan indikator capaian yang dapat diukur secara berkelanjutan,” ujar Wakil Bupati.
Lebih lanjut, Wakil Bupati Felix Soenadi menegaskan bahwa penduduk adalah subjek pembangunan, bukan sekadar objek. Oleh karena itu, kebijakan kependudukan harus terpadu, berkelanjutan, dan berbasis data akurat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah hingga akademisi, untuk berkolaborasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan kependudukan di Barito Utara.
Menyambut hal tersebut, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah, Dr. Sunarto, menyampaikan apresiasi dan harapan besarnya. Ia menekankan pentingnya sinergi yang baik antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat demi mewujudkan “Generasi Emas 2045” melalui perencanaan yang matang pada periode 2025-2030 ini. Kepala Dinas Dalduk KB P3A, Silas Patiung, menutup laporan dengan harapan PJPK 2025–2030 akan memberikan arah kebijakan yang jelas, mendukung visi daerah yang berkualitas, sejahtera, dan berdaya saing.
Bn
