Muara Teweh, Anggota DPRD Barito Utara dari Fraksi Partai Demokrat, Patih Herman AB, pada tanggal 25 Oktober 2025, menyuarakan desakan agar Pemerintah Daerah memprioritaskan penanganan dan mitigasi bencana banjir di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito. Permintaan ini muncul mengingat frekuensi dan dampak banjir yang semakin meresahkan masyarakat di kawasan tersebut, terutama saat memasuki musim penghujan.
Menurutnya, penanganan banjir bukan lagi sekadar respons darurat, melainkan harus dimasukkan dalam agenda pembangunan jangka menengah yang strategis. Ia menekankan bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat banjir, baik dari segi infrastruktur, ekonomi, maupun kesehatan, sangat besar dan membutuhkan solusi yang komprehensif.
Patih Herman AB menyatakan: “Pemerintah harus menjadikan penanganan banjir di sepanjang DAS Barito sebagai prioritas utama dan mendesak. Kita tidak bisa terus-menerus terjebak dalam siklus penanggulangan pascabanjir tanpa adanya pencegahan yang terstruktur dan masif.”
Politisi tersebut juga menyarankan agar dinas terkait segera mengkaji ulang efektivitas drainase, melakukan normalisasi sungai yang mengalami pendangkalan, serta menanam pohon di wilayah hulu sebagai upaya konservasi jangka panjang. Koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat juga dinilai krusial mengingat skala masalah yang melintasi batas kabupaten.
“Kami di DPRD siap mendukung penuh alokasi anggaran yang memadai untuk program pencegahan banjir yang nyata. Yang terpenting adalah komitmen pemerintah untuk bergerak cepat, karena keselamatan dan mata pencaharian warga di sepanjang DAS Barito menjadi taruhan,” tutupnya, menggarisbawahi urgensi tindakan nyata dari eksekutif.
Bn
