MUARA TEWEH – Pemerintah Kabupaten Barito Utara secara resmi telah meresmikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Acara peluncuran ini dilaksanakan di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPG) Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga (PPJI) Satu Indonesia, yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol, Muara Teweh, pada hari Rabu (15/10).
Kegiatan peluncuran tersebut dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi daerah, termasuk Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara, Hj. Mery Rukaini, yang secara terbuka memberikan sokongan penuh terhadap implementasi program yang merupakan inisiatif nasional ini.
Dalam pidato pembukaannya, Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, menyampaikan rasa terima kasih dan syukurnya atas terlaksananya program MBG. Program ini dinilai memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sejak usia dini.
Bupati juga menggarisbawahi bahwa dampak dari program ini melampaui sekadar perbaikan gizi anak. MBG juga berpotensi besar untuk mendorong pertumbuhan perekonomian lokal melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta para pelaku usaha boga di wilayah tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Barito Utara, Hj. Mery Rukaini, menegaskan dukungan lembaga legislatif terhadap program yang berasal dari pemerintah pusat ini. Ia menilai MBG adalah cerminan dari perhatian nyata negara terhadap masa depan generasi penerus, khususnya di daerah-daerah.
“Inisiatif Penyediaan Makanan Bergizi Gratis ini amatlah luar biasa karena langsung menyasar pada kebutuhan fundamental anak-anak dan para ibu. Ini bukan semata-mata persoalan asupan gizi, melainkan juga isu kesetaraan sosial dan ikhtiar signifikan dalam mereduksi angka kekerdilan [stunting]. Kami di DPRD pasti mendukung sepenuhnya pelaksanaan program ini di Barito Utara,” ujar Hj. Mery Rukaini.
Ia juga menekankan bahwa keterlibatan yang solid antara pihak eksekutif, legislatif, dan seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan untuk menjamin keberlanjutan dan efektivitas program.
“Inisiatif semacam ini membutuhkan kerjasama yang kokoh. Tidak cukup hanya pemerintah daerah yang bergerak. Semua komponen, termasuk badan legislatif, komunitas bisnis, dan masyarakat luas, wajib berkontribusi aktif,” tambahnya, menegaskan semangat kolaborasi.
Bn
