Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mengevaluasi pelayanan kesehatan dan jaminan sosial bagi masyarakat. Langkah ini diambil oleh pihak legislatif setelah menerima banyak keluhan dari warga terkait pelayanan di RSUD Muara Teweh serta rumitnya urusan administrasi BPJS.
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD, Hj. Nety Herawati bersama 10 anggota dewan lainnya serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda, Dinas Kesehatan, pihak BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan manajemen RSUD Muara Teweh yang berlansung di ruang rapat DPRD Barito Utara pada Senin (25/5/2026)
Dalam rapat tersebut, anggota DPRD Barito Utara Patih Herman AB, menyampaikan kritik langsung mengenai kondisi di lapangan. Ia meminta pihak rumah sakit segera menyediakan petugas atau pusat informasi khusus. Menurutnya, banyak warga yang bingung saat mengurus klaim biaya pengobatan, terutama bagi korban kecelakaan lalu lintas.
“Kalau bisa di rumah sakit disiapkan informasi yang jelas terkait prosedur BPJS dan Jasa Raharja agar masyarakat tidak kebingungan ketika mengalami musibah,” ujar Patih Herman.
Pawtih Herman juga menyoroti fasilitas rumah sakit. Ia mengungkapkan bahwa banyak pasien dan keluarganya mengeluh karena ruang rawat inap di RSUD Muara Teweh terasa panas akibat pendingin ruangan (AC) yang tidak berfungsi dengan baik.
“Keluhan masyarakat yang sering kami terima salah satunya terkait ruang rawat inap yang panas. Ini harus segera ditangani agar pelayanan rumah sakit lebih maksimal,” tegasnya.
Patih Herman juga meminta Dinas Kesehatan untuk lebih adil dalam menempatkan tenaga medis (nakes) agar warga di desa-desa terpencil tidak kesulitan berobat. Di sektor ketenagakerjaan, ia meminta kepastian agar BPJS Ketenagakerjaan tetap melindungi para pekerja, meskipun perusahaan tempat mereka bekerja menunggak pembayaran iuran. (Bn)
Rapat ini akhirnya menghasilkan 7 keputusan bersama:
- DPRD Kabupaten Barito Utara meminta agar RSUD Muara Teweh meningkatkan pelayanan terhadap warga masyarakat.
- BPJS Kesehatan diharapkan untuk bisa menugaskan pegawai petugasnya untuk bertugas di RSUD Muara Teweh, dan pihak RSUD menyiapkan ruangan/ tempat untuk petugas BPJS Kesehatan selama 24 jam.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara segera mengisi kekosongan tenaga kesehatan yang belum tersedia di Puskesmas dan Pustu.
- Memberikan tunjangan khusus atau insentif kepada petugas tenaga kesehatan di wilayah tertentu.
- Untuk kecelakaan tunggal agar bisa diakomodir (ditanggung) melalui BPJS Kesehatan ataupun BPJS Ketenagakerjaan.
- Untuk Pasien yang menjalani perawatan rawat jalan, agar bisa dijamin oleh BPJS.
- Untuk Dana BLUD agar bisa dijelaskan dan dipaparkan ke pihak DPRD, baik dari jumlah dana yang sudah dan belum terpakai sampai dana yang didepositokan.
