MUARA TEWEH – Komisi I DPRD Barito Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD, dan BPJS Muara Teweh pada Selasa (7/4/2026). Rapat yang dipimpin Hj. Nety Herawati ini membahas masalah pelayanan publik di wilayah perdesaan. Fokus utama pertemuan meliputi kekosongan guru desa, minimnya tenaga medis, serta evaluasi layanan BPJS Kesehatan.
Sektor pendidikan menjadi perhatian karena banyak posisi guru di desa kosong setelah adanya pengangkatan PPPK paruh waktu. Selain masalah jumlah pengajar, kendala jaringan internet di wilayah terpencil juga menghambat akses teknologi bagi siswa. Kondisi ini dinilai merugikan kualitas pendidikan masyarakat di luar wilayah perkotaan.
Pada sektor kesehatan, Anggota DPRD Hj. Henny Rosgiati melaporkan hasil reses yang menunjukkan kekosongan tenaga medis di Desa Haragandang, Muara Pari, dan Linon Besi. Selain ketiadaan petugas, ketersediaan obat-obatan di Puskesmas Pembantu (Pustu) juga sering mengalami kekurangan, sehingga pelayanan kesehatan dasar tidak berjalan optimal.
Masalah ketiadaan tenaga medis ini dilaporkan telah memicu dampak fatal bagi warga di pelosok. Tercatat dua kasus ibu meninggal dunia dalam perjalanan menuju RSUD Muara Teweh dalam setahun terakhir. Kematian tersebut disebabkan oleh keterlambatan penanganan medis di tingkat desa akibat tidak adanya petugas kesehatan di lokasi.
“Kami mendesak pemerintah daerah segera melakukan pemerataan penempatan tenaga medis. Jangan sampai ada lagi warga desa yang meninggal dunia karena terlambat mendapat penanganan darurat,” tegas Hj. Henny Rosgiati.
DPRD juga meminta evaluasi terhadap kualitas layanan BPJS di rumah sakit untuk memastikan masyarakat mendapat pelayanan yang setara. Pemerintah Kabupaten diminta segera memperbaiki infrastruktur jaringan internet dan menyelesaikan administrasi guru agar proses belajar mengajar di desa tidak terganggu oleh transisi status kepegawaian.
Ketua Komisi I, Hj. Nety Herawati, menekankan pentingnya langkah konkret dari instansi terkait untuk menyelesaikan masalah ini secara permanen. Ia meminta pembenahan sistem distribusi personel dan fasilitas segera dilaksanakan demi keadilan pelayanan bagi seluruh masyarakat Barito Utara.
“Pemerataan tenaga medis dan guru di pelosok adalah prioritas yang tidak bisa ditunda. Ketersediaan obat di Pustu serta kelancaran layanan rumah sakit harus dipastikan demi keselamatan warga,” ujar Hj. Nety Herawati. (Bn)
