MUARA TEWEH – Fraksi Karya Indonesia Raya (F-KIR) DPRD Kabupaten Barito Utara menyampaikan sejumlah catatan kritis dan strategis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Melalui juru bicaranya, Hj. Sri Neni Trianawati, fraksi ini menyoroti pergeseran signifikan dalam komposisi anggaran daerah dan menuntut penjelasan mendalam dari pihak eksekutif daerah.
Salah satu perhatian utama F-KIR adalah penurunan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat yang dinilai berpotensi mengganggu pelaksanaan program-program pembangunan yang telah direncanakan. Hj. Sri Neni memaparkan perbandingan angka tersebut di hadapan forum legislatif. “Bantuan dana dari pemerintah pusat merosot dari Rp2,909 triliun menjadi Rp2,824 triliun, atau berkurang kurang lebih Rp85 miliar. Ini jelas berpotensi memengaruhi realisasi beberapa rencana program pembangunan,” ujar Hj. Sri Neni, menekankan perlunya strategi mitigasi dari pemerintah daerah.
Selain isu penurunan pendapatan, fraksi juga menyoroti kenaikan Belanja Daerah yang cukup mencolok, dari Rp3,116 triliun menjadi Rp3,460 triliun, menunjukkan peningkatan sekitar 11,03 persen. F-KIR meminta agar setiap kenaikan pos belanja memiliki landasan yang kuat dan terarah. “Peningkatan pengeluaran wajib memiliki alasan dan tujuan yang terang. Kami ingin meyakinkan bahwa tambahan alokasi dana ini betul-betul menyentuh bidang-bidang penting dan keperluan warga,” tegas Hj. Sri Neni, memastikan efektivitas penggunaan anggaran.
Isu yang paling krusial adalah lonjakan defisit anggaran yang meningkat tajam, yaitu dari Rp99,8 miliar menjadi Rp485,2 miliar, sebuah kenaikan signifikan lebih dari Rp385 miliar. Terkait hal ini, F-KIR meminta transparansi penuh dari eksekutif. “Kami mengharapkan uraian terperinci mengenai sumber pendanaan bagi kekurangan anggaran yang melonjak drastis. Jangan sampai keadaan ini membawa dampak buruk terhadap kestabilan keuangan untuk jangka waktu menengah dan panjang,” tutur Hj. Sri Neni, menggarisbawahi pentingnya stabilitas fiskal.
Meskipun menyajikan kritik konstruktif, F-KIR menegaskan kesiapan penuhnya untuk membahas Raperda Perubahan APBD ini lebih lanjut. Fraksi berkomitmen untuk bekerja sama dengan semangat membangun. Tujuan akhirnya adalah agar APBD Perubahan 2025 tetap sehat, efisien, dan benar-benar memihak kepada kepentingan masyarakat Barito Utara.
Bn
